 |
| Pemahaman Arti Indentor dalam Regulasi PPN |
Kegiatan impor merupakan bagian dari perdagangan internasional yang memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan bahan baku, barang, dan jasa yang memiliki keterbatasan jumlah di dalam negeri atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
Ini secara tidak langsung menghidupkan perekonomian dan memberikan dukungan terhadap stabilitas negara. Secara definisi, impor merujuk pada tindakan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean. Sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, suatu barang dianggap sebagai barang impor jika telah memasuki wilayah pabean.
Selain berkaitan dengan biaya masuk, barang impor juga terkait dengan peraturan pajak yang terkait dengan kegiatan impor (PDRI). Salah satu jenis PDRI yang berlaku untuk barang impor adalah pajak pertambahan nilai (PPN).
Ketika membahas regulasi PPN pada barang impor, istilah yang perlu diperhatikan adalah indentor, yang sebelumnya disebutkan dalam peraturan PPN yang lebih awal. Lalu, apa arti dari indentor?
Sebelum menjelaskan istilah indentor, penting untuk memahami konsep impor berdasarkan indent. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ.32/1990, impor berdasarkan indent adalah:
"Suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara importir dengan indentor, di mana seluruh pembiayaan impor menjadi tanggung jawab indentor, dan sebagai imbalan, importir menerima komisi (handling fee) dari indentor."
Secara singkat, impor berdasarkan inden (impor inden) adalah kegiatan mengimpor barang ke dalam wilayah pabean yang dilakukan oleh importir untuk kepentingan indentor. Dalam konteks ini, terdapat dua pihak yang terlibat dalam transaksi impor inden, yaitu importir dan indentor.
Importir merujuk pada pengusaha yang, sebagai bagian dari bisnis atau pekerjaannya, melakukan impor inden untuk kepentingan indentor. Sebaliknya, indentor merupakan pihak yang mengimpor barang melalui jasa importir sebagai perantara.
Transaksi impor inden dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah ketidakmampuan pihak indentor untuk melakukan impor langsung dari luar wilayah pabean. Contohnya, indentor mungkin tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan impor secara mandiri.
Definisi Indentor
Keterangan mengenai impor inden dan indentor dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 22/1985 yang membahas Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PP 22/1985).
Menurut Pasal 1 ayat (2) PP 22/1985, indentor merujuk pada seorang pengusaha yang, dalam konteks bisnis atau pekerjaannya, memerintahkan importir untuk mengimpor barang kena pajak (BKP) untuk kepentingan pribadinya.
Seorang pengusaha akan dianggap sebagai indentor jika ia menginstruksikan importir untuk melakukan impor BKP dengan tujuan untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, indentor ini merupakan pemilik atau pengimpor sebenarnya dari BKP yang diimpor, menjadikannya sebagai importir yang berada di balik layar.
Pengertian indentor juga mencakup pabrikan yang, dengan memerintahkan importir, melakukan perdagangan sebagian atau seluruh Barang Kena Pajak (BKP) yang diimpor, baik itu sebagai kegiatan yang berlangsung secara reguler maupun sekali-sekali.
Secara sederhana, indentor dapat diartikan sebagai pemilik sebenarnya atau pemesan barang ketika impor dilakukan oleh importir melalui sistem inden. Peraturan lebih lanjut mengenai indentor dapat ditemukan dalam PP 22/1985, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 539/KMK.04/1990, dan SE-39/PJ.32/1990.
Namun, PP 22/1985 telah dicabut oleh PP 50/1994. Seiring dengan perkembangan waktu, peraturan pelaksana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami perubahan. Saat ini, peraturan pelaksana PPN terbaru diatur dalam PP 44/2022. Dalam PP 44/2022, istilah impor inden dan indentor tidak lagi disebutkan.***
Editor: Dimas Mohamad Rizal